Laporan Penelitian
LAPORAN HASIL PENELITIAN ANALISIS KEBIJAKAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH DALAM 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)
Pemerintah R.I. sudah menentukan target yang ingin dicapai dalam bidang kesehatan dan gizi untuk meningkatkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas. Namun demikian setelah beberapa periode, perbaikan kesehatan dan gizi secara umum pada kelompok rawan gizi belum banyak mengalami perubahan dan bahkan ada yang cenderung memburuk. Oleh karena itu Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan proiritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK). Pada tingkat Pusat, kebijakan dan organisasi untuk Melaksanakan gerakan 1000 HPK sudah terwujud dan di tingkat Daerah sebagai eksekutor pelaksana perlu dikaji pelaksaan gerakan 1000 HPK pada berbagai instansi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi profesi untuk mendukung Peraturan Presiden tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengaanalisis kebijakan penguatan kelembagaan daerah dalam 1000 hari pertama Kehidupan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan memilih provinsi Jawa Tengah yang didasarkan atas prevalensi stunting dan angka kematian ibu melahirkan yang relatif tinggi. Untuk memperoleh data yang diperlukan, metode in-depth interview dilaksanakan pada informan sebagai sumber informasi yang berasal dari instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Kesehatan, Organisasi massa dan Organisasi Profesi. Informasi yang diperoleh berasal 10 sumber di Provinsi Jawa Tengah, 7 sumber di Kotamadya Semarang dan 14 sumber di kabupaten Banyumas. Informasi dari masing-masing daerah pada tiap sumber informasi dikompilasi sehingga diperoleh informasi untuk tiap daerah tentang program dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan gerakan 1000 HPK. Selanjutnya pada ke tiga daerah tersebut dikaji dan dibandingkan kesamaan dan perbedaannya tentang program dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan gerakan 1000 HPK.
Analisis deskriptif dilakukan dengan membandingkan temuan di daerah viii dengan acuan nasional/tingkat pusat sesuai Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 sehingga dapat diindentifikasi masalah-masalah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dengan prioritas 1000 HPK. Dari hasil analisis tersebut diformulasikan solusi dan rekomendasi secara umum untuk dapat melaksanakan Gerakan 1000 HPK.
Tidak tersedia versi lain